Lainnya

Weekly Report Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB

4juni

MEMPAWAH (04/06/2022) - Berikut weekly report pertama dari Pengadilan Agama Mempawah Kelas IB guna semakin mengkampanyekan keterbukaan informasi bagi masyarakat umum dan para pihak pencari keadilan. Kegiatan pada weekly report pertama ini, diambil pada tanggal 30 Mei sampai dengan 03 Juni 2022. Berikut agenda kegiatan yang telah dilaksanakan :

1. Pemberian Materi oleh Hakim PA Mempawah yakni Bpk Ahmad Zaky S.H.I., M.H.

2. Pelaksanaan E-Test oleh Wakil Ketua PA Bpk Ahmad Fernandezs, S.Ag., M.Sy.

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Tim TI dan Tim Inovasi pada Bulan Mei 2022

4. Pelaksanaan Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 01 Juni 2022 yang diikuti oleh Ketua PA Mempawah Ibu Hj. Andriani, S.Ag di Kantor Bupati Kab. Mempawah

5. Penyerahan Self Assesment Questionnaire oleh Kassubag PTIP Ibu Hesti Yanuarti, S.T kepada Komisi Informasi Porvinsi Kalimantan Barat.

6. Sosialisasi Bahasa Isyarat dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara PA Mempawah dengan Sekolah Luar Biasa Negeri Kab. Mempawah

Adapun berita tersebut bisa anda klik di sini.

Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik

LAPORAN TAHUN 2023

LAPORAN TAHUN 2022

LAPORAN TAHUN 2021

LAPORAN TAHUN 2020

Penetapan dan Proses Uji Konsekuensi Informasi Dikecualikan

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mencakup pengklasifikasian informasi dimana yaitu terdiri dari informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, informasi publik yang wajib tersedia setiap saat dan informasi publik yang dikecualikan.

Hasil Uji Konsekuensi Pengadilan Agama Mempawah dapat diunduh disini.

Ketika Badan Publik menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan, maka pengecualian tersebut harus didasarkan pada pengujian konsekuensi. Uji Konsekuensi Informasi adalah proses pengujian yang wajib dilakukan oleh badan publik terhadap informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima sebelum menolak permohonan informasi publik dari pemohon informasi publik atas dasar pengecualian karena bersifat rahasia sesuai undang – undang, kapatutan, dan kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana diatur pada pasal 17 UU Nomor 14 Tahun 2008 dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang sebagaimana yang diatur pada pasal 19 UU Nomor 14 Tahun 2008.

Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:

Sebelum adanya permohonan informasi publik,
Pada saat adanya permohonan informasi publik, atau
Pada saat penyelesaian sengketa informasi publik atas perintah Majelis Komisioner.

Dalam melakukan Uji Konsekuensi, PPID PA Mempawah berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan pengklasifikasian informasi publik. Koordinasi tersebut sebagai dasar pembuatan pertimbangan tertulis dan harus berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2008 yang dilakukan secara seksama dan teliti sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan.

TahapanUjikonsekuensi

Dalam melakukan Pengujian Konsekuensinya, PPID mempunyai kewajiban :

Menyebutkan secara jelas dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi,
Mencantumkan undang – undang yang dijadikan dasar pengecualian,
Mencantumkan konsekuensi,
Mencantumkan jangka waktu.

Sedangkan dalam hal pemberian dan penyampaian informasi yang dikecualikan PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi informasi yang dikecualikan. Selain itu PPID wajib menjaga kerahasiaan, mengelola dan menyimpan dokumen informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	KONSEKUENSI / PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU	KETERANGAN
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU	KETERANGAN
1	Informasi dalam proses musyawarah hakim, termasuk advisblaad	SK KMA 1-144 Tahun 2011		Ditutup	Tidak Terbatas	Bersifat Rahasia
2	Identitas lengkap hakim dan pegawai yang diberikan sanksi;	SK KMA 1-144 Tahun 2011		Ditutup	Tidak Terbatas	Bersifat Rahasia
3	DP3 atau evaluasi kinerja individu hakim atau pegawai	SK KMA 1-144 Tahun 2011		Ditutup	Tidak Terbatas	Bersifat Rahasia
4	Identitas pelapor yang melaporkan dugaan pelanggaran hakim dan pegawai	SK KMA 1-144 Tahun 2011		Ditutup	Tidak Terbatas	Bersifat Rahasia
5	Identitas hakim dan pegawai yang dilaporkan belum diketahui public	SK KMA 1-144 Tahun 2011		Ditutup	Tidak Terbatas	Bersifat Rahasia
6	Catatan dan dokumen yang diperoleh dalam proses mediasi di pengadilan	SK KMA 1-144 Tahun 2011		Ditutup	Tidak Terbatas	Bersifat Rahasia
7	Informasi yang dapat mengungkap identitas pihak-pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim dalam perkara-perkara tertentu.	SK KMA 1-144 Tahun 2011		Ditutup	Tidak Terbatas	Bersifat Rahasia

Informasi Pengawasan

Informasi Pengadaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2022

No	Nama Paket Pekerjaan		Volume	Harga Satuan	Metode Pemilihan	Jadwal Pelaksanaan	Penyedia	Nilai Kontrak	Ket
1	Pengadaan Pos Layanan Bantuan Hukum		1 Keg	Rp 70.000.000	Pengadaan Langsung	Desember 2021	-	Rp 70.000.000
2	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (Pagu Rp. 23.500.000,-)
	1	PC	1 Unit	13.500.000,-	E-Purchasing	Maret 2021	-	13.500.000,-	Indent
	2	Printer	2 Unit	5.000.000	E-Purchasing	Maret 2021		10.000.000,-
3		Tambah daya Listrik	1 Unit	54.626.000	E- Pengadaan Langsung	Maret 2021		54.626.000,-

Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2021

No	Nama Paket Pekerjaan		Volume	Harga Satuan	Metode Pemilihan	Jadwal Pelaksanaan	Penyedia	Nilai Kontrak	Ket
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi
	1	PC	3 Unit	12.500.000	E-Purchasing	Maret 2021	-	37.044.100	Selesai

Pengadaan Barang dan Jasa Pengadilan Agama Mempawah Tahun 2020

No	Nama Paket Pekerjaan		Volume	Harga Satuan	Metode Pemilihan	Jadwal Pelaksanaan	Penyedia	Nilai Kontrak	Ket
1	Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi (Pagu Rp. 25.500.000,-)
	1	PC	2 Unit	12.500.000,- 12.500.000,-	E-Purchasing	Maret 2020	-	25.000.000,-	Indent
2		Kendaraan DInas Roda 4	1 Unit	342.000.000	E- Purchasing	Maret 2020		342.000.000,-